Halal Bihalal BPD PHRI Jabar di Hotel Aquila: Ketua Dodi Ahmad Sopiandi Tegaskan ‘PHRI Kuat Pariwisata Maju’, Asisten Pemkot Bandung Dodi Prayudi Dukung Kolaborasi
*BANDUNG* – Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat menggelar Silaturahmi Halal Bihalal Keluarga Besar PHRI Jabar 1447 H di Hotel Aquila, Jl. Surya Sumantri, Kota Bandung, Jumat (17/4/2026).
Acara dihadiri 24 Ketua BPC PHRI se-Jawa Barat, *mantan Wali Kota Bandung H. Dada Rosada, S.H., http://M.Si.*, *mantan Wakil Bupati Kabupaten Bandung H. Deden Rumaji*, serta *Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dodi Prayudi* yang mewakili Wali Kota Bandung. Hadir pula para senior, penasehat, GM hotel, dan owner restoran anggota PHRI Jabar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*Sambutan Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sopiandi*
Ketua BPD PHRI Jawa Barat, *Dodi Ahmad Sopiandi* membuka dengan ucapan syukur dan permohonan maaf Idul Fitri. _“Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita kumpul bukan sekadar kumpul. Ini cara kita jaga marwah PHRI: silaturahmi dijaga, konsolidasi dikuatkan,”_ ujarnya.
Dodi memaparkan capaian PHRI Jabar selama Ramadan 1447 H. _“Alhamdulillah, 24 BPC bergerak. Ada santunan anak yatim, buka puasa bersama, bazar UMKM hotel-restoran. Tanggal 23 Februari 2026 kemarin kita Rakerda di Papandayan. Artinya PHRI Jabar hidup, kerja, bukan diam,”_ tegasnya.
Ia tak menutup mata soal tantangan industri. _“Jujur, okupansi weekday masih berat. Perang tarif di OTA makin nggak sehat. PB1 10 persen bikin kita kalah saing sama akomodasi ilegal yang nggak bayar pajak. WFH ASN tiap Jumat juga pukul MICE kita,”_ ungkap Dodi Ahmad Sopiandi.
Karena itu, PHRI Jabar dorong tiga langkah ke Pemda: _“Pertama, insentif fiskal yang adil buat industri padat karya. Kedua, tertibkan akomodasi ilegal yang rugikan PAD. Ketiga, bikin event pariwisata merata, jangan numpuk di Bandung saja. Ciayumajakuning, Priangan Timur, Jabar Selatan harus kebagian,”_ kata Dodi Ahmad Sopiandi.
Dodi menutup dengan visi baru. _“Wisatawan sekarang cari experience. Jadi hotel-restoran harus naik kelas. CHSE dikebut, dapur halal didorong, SDM dilatih digital. Biar tamu datang nggak cuma lihat-lihat, tapi belanja. Target kita trading tinggi, uang muter cepat, karyawan dan UMKM ikut sejahtera. PHRI kuat, pariwisata maju, Indonesia jaya,”_ pungkasnya.
*Sambutan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dodi Prayudi*
Mewakili Wali Kota Bandung, *Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dodi Prayudi* mengapresiasi peran PHRI. _“Atas nama Pemkot Bandung, kami ucapkan minal aidin wal faizin. PHRI Jabar ini mitra strategis. Hotel dan restoran itu penyumbang PAD, pembuka lapangan kerja, penggerak UMKM. Kalau PHRI sehat, Bandung ikut sehat,”_ ujarnya.
Dodi Prayudi mencatat tiga tantangan yang disebut PHRI. _“Keluhan soal okupansi, PB1, dan akomodasi ilegal sudah kami catat. Ini jadi PR kami di Pemkot. Prinsipnya, kami ingin iklim usaha pariwisata kondusif. Nggak bisa pemerintah jalan sendiri, pengusaha jalan sendiri. Harus bareng,”_ tegasnya.
Ia juga mendorong PHRI aktif di program kota. _“Bandung lagi dorong wisata heritage, wisata belanja, wisata kuliner. Kami butuh PHRI untuk kemas paketnya. Event jangan nunggu APBD saja. Kolaborasi B2B bisa lebih cepat. Pintu Pemkot terbuka untuk diskusi teknis kapan saja,”_ kata Dodi Prayudi.
Menutup sambutan, ia berpesan soal SDM. _“Industri ini padat karya. Tolong karyawan dijaga. Gaji sesuai aturan, sertifikasi jalan, jenjang karir jelas. Kalau karyawan sejahtera, servis ke tamu pasti bagus. Wisatawan senang, balik lagi, PAD naik. Semua untung,”_ tutupnya.
*Dihadiri Tokoh Senior & Lengkap 24 BPC*
Halal bihalal ini juga jadi ajang reuni. *Mantan Wali Kota Bandung H. Dada Rosada, S.H., http://M.Si.* dan *mantan Wakil Bupati Kabupaten Bandung H. Deden Rumaji* turut hadir memberi wejangan ke pengurus muda. Seluruh ketua BPC PHRI se-Jabar hadir lengkap dari Kuningan hingga Pangandaran.
Acara ditutup doa, ramah tamah, dan komitmen bersama mengawal tiga isu: insentif fiskal, penertiban akomodasi ilegal, serta pemerataan event pariwisata Jabar.
(Red) **
