DP Rumah Subsidi 1% dan BSPS Tanpa Syarat Sertifikat, Kini Disosialisasikan di Bandung
KABUPATEN BANDUNG– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi program perumahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait dan menjadi bagian dari upaya percepatan Program 3 Juta Rumah. Hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Anggota Komisi V DPR RI Rajiv. Bupati Bandung H. Dadang Supriatna. serta jajaran pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudahan Baru: DP 1%, Bunga 5%, Tenor 40 Tahun
Dalam sosialisasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi.
“Sekarang DP-nya hanya 1 persen dan sudah termasuk asuransi. Bunganya 5 persen, tenor cicilan bisa sampai 40 tahun. Kita juga bebaskan BPHTB dan PBG gratis,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, pemerintah juga membuka akses KUR Perumahan dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa agunan dan bunga sangat rendah 0,5 persen.
“Kita ingin masyarakat bukan hanya punya rumah layak, tapi juga punya akses pembiayaan untuk menguatkan ekonomi keluarga. Harapannya tidak ada lagi yang terjerat rentenir,” tegasnya.
Selain itu, sinergi dengan Kementerian ATR/BPN juga dilakukan untuk sertifikasi gratis bagi penerima bantuan, serta penurunan bunga program PNM Mekaar dari 20% menjadi 8% sesuai arahan Presiden Prabowo.
Aturan Baru BSPS: Cukup Surat Keterangan Lurah
Maruarar juga mengumumkan penyederhanaan persyaratan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Dulu harus ada bukti kepemilikan tanah. Sekarang cukup surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan menguasai atau menempati lahan. Ini kita lakukan untuk mempermudah rakyat, jangan mempersulit,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di Kabupaten Bandung, tahun ini ada 235 unit BSPS, termasuk 17 unit di Desa Cilampeni yang ditargetkan mulai dikerjakan 26 Agustus dan selesai 30 November 2026.
Secara keseluruhan, capaian BSPS di Jawa Barat melonjak dari 6.370 unit tahun lalu menjadi 46.817 unit tahun ini. Secara nasional, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP juga pecah rekor dengan 278 ribu unit tahun lalu.
Dampak Ekonomi dan Transparansi
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pemda tidak perlu khawatir PAD berkurang.
“Justru dengan banyak pembangunan rumah akan muncul perputaran ekonomi: bahan bangunan, angkutan, jasa. Tanah kosong juga akan jadi objek PBB sehingga menambah penerimaan daerah,” kata Tito.
Sebagai bentuk transparansi, digelar juga Simulasi Tender Rakyat Pemilihan Terbuka Toko (PTT). Sisa anggaran sekitar Rp2,8 juta per rumah akan dikembalikan ke kelompok warga.
“Ini uang rakyat. 100% transparan. Tidak boleh ada pungutan. Kalau ada, silakan foto dan laporkan,” ujar Maruarar.
Anggota DPR RI Rajiv mengapresiasi dan menyatakan akan mengusulkan tambahan bantuan *Rp20 juta per rumah* untuk 17 penerima di Cilampeni agar bedah rumah lebih maksimal.
Pemkab Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai upaya meningkatkan kualitas permukiman, memperluas akses kepemilikan rumah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(Red) **
