Indramayu, Indonesia1.net
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indramayu menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan temuan telur lalat pada salah satu menu makanan yang diproduksi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Desa Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari. Unggahan terkait temuan tersebut viral di media sosial dan memicu kekhawatiran orang tua siswa, Rabu (8/4/2026).
Kasus ini tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga membuka persoalan serius terkait legalitas dan standar kebersihan dapur produksi. SPPG Bangkaloa Ilir diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Berdasarkan data yang dihimpun, dari ratusan SPPG yang beroperasi di Kabupaten Indramayu, baru 13 unit yang memiliki sertifikat SLHS. Ironisnya, SPPG yang telah bersertifikat tersebut pun diketahui masih belum dilengkapi izin IPAL yang memadai.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Sri Anugraeni Supardi, SKM., M.KM, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut mayoritas SPPG memang belum melengkapi dokumen perizinan sanitasi.
“Benar, dari ratusan SPPG, baru 13 yang memiliki SLHS, itu pun IPAL-nya belum ada,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Secara kesehatan, keberadaan telur lalat pada makanan merupakan indikator serius adanya potensi kontaminasi. Hal ini menunjukkan kemungkinan lingkungan produksi yang tidak higienis dan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare hingga tifus, terutama pada anak-anak sebagai penerima manfaat program.
Menanggapi hal tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG. Warga juga meminta distribusi makanan dari dapur yang belum memenuhi standar dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan sanitasi dan perizinan dipenuhi.
Ketua Asosiasi Media Konferensi Indonesia (AMKI), Andry, turut mengecam keras temuan tersebut. Ia menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian serius dalam menjaga standar keamanan pangan.
“Munculnya telur lalat pada makanan anak sekolah adalah tanda proses produksi yang tidak higienis. Ini kelalaian fatal. Program peningkatan gizi jangan sampai justru menjadi sumber penyakit,” tegasnya.
Sementara itu, SPPG Desa Bangkaloa Ilir diketahui dikelola oleh Yayasan Barokah TIN Kartini. Kepala SPPG, Evli Delasma Adi Prakoso, saat ditemui di ruang kerjanya sekitar pukul 10.00 WIB, mengakui adanya unggahan terkait dugaan telur lalat pada menu MBG.
Namun, pihaknya menyebut informasi tersebut belum dapat dipastikan sumbernya dan masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Ia juga mengarahkan klarifikasi kepada koordinator wilayah (korwil) di lapangan.
Diketahui, hingga saat ini SPPG Bangkaloa Ilir masih dalam proses pengurusan sertifikasi dan belum mengantongi izin resmi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait mekanisme pengawasan, mengingat kegiatan produksi makanan telah berjalan.








































