Menteri Perumahan Maruarar: Kalau Rumah Tak Layak, Cari Skema Lain, Yang Penting Warga Dapat Hunian Layak
BANDUNG — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, S.I.P., mendorong percepatan penyediaan dan perbaikan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Maruarar Sirait saat memberikan keterangan di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Selasa (6/10/2026).
Menurut Maruarar, program perumahan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hunian layak, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Maruar mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai skema untuk membantu masyarakat memperoleh hunian maupun memperbaiki rumah yang kondisinya sudah tidak layak.
Kalau ada rumah yang tidak bisa diperbaiki, kita cari skema yang tepat. Yang penting masyarakat tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujar Maruarar.
Menurutnya, pembangunan dan perbaikan rumah memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Program tersebut melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari tukang, pendamping, hingga pelaku usaha material bangunan.
Kalau yang bekerja rata-rata sekitar 2.000 orang dikali dua, itu sudah sekitar 100 ribu orang yang bekerja sebagai tukang. Belum lagi pendamping dan toko material. Dampak ekonominya luar biasa,” jelasnya.
Maruarar juga menyoroti pentingnya dukungan sektor perbankan dalam mempercepat program perumahan rakyat. Pemerintah, kata dia, memiliki berbagai instrumen pembiayaan untuk mendukung masyarakat sesuai kebutuhan program.
Untuk rumah subsidi, perbankan seperti BTN memiliki peran penting. Sementara untuk program perbaikan atau bedah rumah, dukungan dari BRI juga dinilai sangat besar.
Kita punya instrumen yang banyak untuk perumahan. Jadi berbagai skema dan terobosan terus kita lakukan,” katanya.
Selain pembiayaan, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk dalam hal perizinan dan biaya pembangunan rumah.
Maruarar menyampaikan, pemerintah memberikan perhatian khusus agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani biaya yang dapat menghambat mereka memperoleh hunian layak.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut Maruarar, kolaborasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan hunian baru tanpa harus selalu mengandalkan anggaran pemerintah.
Ia mencontohkan adanya dukungan dari sektor swasta untuk pembangunan rumah susun di Bandung. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kebutuhan hunian masyarakat di kawasan perkotaan.
Maruarar menegaskan, pemerintah akan terus mempercepat berbagai program perumahan hingga akhir tahun. Evaluasi terhadap capaian program nantinya dilakukan berdasarkan data dan indikator yang terukur.
“Yang menilai nantinya adalah BPS. Kita harus membangun sistem yang sehat, sehingga bukan kita sendiri yang menilai hasil pekerjaan kita,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perbankan, sektor swasta, hingga masyarakat, dapat bergotong royong mempercepat penyediaan hunian yang layak.
Menurut Maruarar, program perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena melibatkan banyak sektor, mulai dari konstruksi, tenaga kerja, perdagangan material hingga sektor pembiayaan.
“Untuk rakyat kita harus tetap semangat. Kita ingin program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
(Djuri) **
