Sebanyak 30 orang perwakilan dari Asosiasi Pedagang Pasar Ciroyom yang mewakili sekitar 450 pedagang mendatangi DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin 28 September 2026 pukul 10.20 WIB.
Kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono dari Fraksi PDI Perjuangan. Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Rd. Yadi Suryadi, serta sejumlah anggota DPRD Jabar antara lain Kang Memo, Ineu, Rafael, Andri, dan pejabat lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pedagang menyampaikan keluh kesah terkait pungutan dan cicilan lapak revitalisasi Pasar Ciroyom yang dinilai berbeda-beda nilainya dan memberatkan, tanpa musyawarah terlebih dahulu. Dalam isi PPJB disebutkan batas waktu pembayaran sampai Desember tahun ini.
“Kami juga menyoroti kurangnya transparansi revitalisasi, banyak biaya-biaya yang kurang dimengerti seperti adanya pajak progresif yang dibebankan kepada pedagang,” ujar salah satu perwakilan pedagang.
Pedagang juga menyoroti pernyataan Wali Kota Bandung Farhan yang pernah menyebut harga lapak sebesar Rp12 juta per meter. Namun fakta di lapangan, harga yang dipungut bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp35 juta per meter.
Menanggapi hal itu, Kang Memo mempertanyakan dasar kajian penetapan harga tersebut. “Dasar harga lapak harus berdasarkan kajian yang masuk akal agar tidak memberatkan pedagang. Di provinsi saja harga dasar per meter pasar hanya Rp6 juta per meter. Apakah sudah ada kajian yang menjadikan angka Rp12 juta per meter tersebut?” ujarnya.
Selain itu pedagang juga mengeluhkan soal SPTB yang tidak transparan padahal sudah habis masa berlakunya pada tahun 2025. Mereka menduga ada kesewenang-wenangan oleh PD Pasar, seperti penyegelan lapak tanpa surat peringatan, hingga dugaan oknum berinisial AR yang menjual kembali lapak pedagang kepada orang lain.
Menurut pedagang, pengaduan serupa sudah pernah disampaikan ke Pemkot Bandung, namun hasilnya nihil. DPRD Kota Bandung disebut sudah mengundang Wali Kota Farhan terkait persoalan Pasar Ciroyom, namun tidak hadir. Pedagang juga sempat mendatangi Sekda Kota Bandung yang berjanji akan mengaudit dan merapikan BUMD PD Pasar.
“Sudah seharusnya Wali Kota Bandung mempunyai peranan penting dalam memutuskan hal ini, jangan seolah-olah lepas tangan,” tegas salah satu pedagang.
Audiensi berjalan tertib dan penuh kekeluargaan. Ketua DPRD Jabar Ono Surono menanyakan apakah prosedur ke tingkat kota sudah ditempuh, dan para pedagang menjawab serentak sudah.
Ono Surono menyampaikan terima kasih atas kedatangan para pedagang dan menegaskan akan mempelajari persoalan ini dengan baik dan seadil-adilnya untuk segera mencari jalan keluar.
Sementara itu Ketua APAK Rd. Yadi Suryadi yang turut hadir menyoroti lemahnya pengawasan Pemkot Bandung dalam persoalan ini. Ia meminta DPRD Provinsi turun tangan agar tidak ada pedagang yang dirugikan akibat pungutan yang tidak transparan dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh PD Pasar.**”
*Rep”
