NASARUDDIN UMAR (NU) DAN POLITIK JALAN TENGAH NU
Bekasi – Ada yang sedih, marah, kesal dan kecewa dan sekaligus ada yang gembira dan sukacita atas sikap dan keputusan Prof Nasaruddin MUNDUR dari kontestasi Calon Ketua Umum PBNU.-
Keputusan Prof KH DR Nasaruddin Umar, MA, untuk tidak melanjutkan kontestasi sebagai calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Jombang merupakan sebuah keputusan politik-organisatoris yang menarik untuk dibaca lebih jauh. Sebut saja panggilannya, Kyai NU Mundur dari Kontestasi, Memilih Khidmah yang Lebih Luas. Kyai NU Mundur dari Kontestasi, Memilih Khidmah yang Lebih Luas
Sekilas, keputusan tersebut tampak sebagai pengunduran diri dari arena perebutan kepemimpinan. Namun jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, pilihan Kyai NU justru dapat dibaca sebagai politik jalan tengah NU: tidak memperebutkan kekuasaan organisasi, tetapi tetap mengambil bagian dalam perjuangan besar NU melalui pengabdian kepada agama, bangsa dan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika ada seorang anak bangsa yang sejak lahir sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam sepanjang pengabdiannya itulah Nasaruddin Umar kalau disingkat namanya menjadi NU. Kedua orang tuanya, Haji Andi Muhammad Umar (ayah) dan Hajah Andi Bunga Tungke menyematkan nama NU sejak terlahirkan.
Tentu saja Nasaruddin Umar adalah nama diri seseorang, yaitu nama lengkap dari tokoh ulama, akademisi, dan Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal saat ini.
Sebut saja Kyai NU (Nasaruddin Umar), yang namanya dari bahasa Arab, Nasaruddin berarti, pertolongan atau kemenangan agama. Umar Dari akar kata bahasa Arab ‘amara yang berarti memakmurkan, meramaikan, berkembang, atau berumur panjang. namanya menunjukkan nama diri yang bermakna orang yang panjang umur atau hidupnya makmur. Nama ini juga diasosiasikan dengan sahabat Nabi sekaligus Khalifah kedua, Umar bin Khattab.
Sebagai Menteri Agama, Kyai NU berada pada posisi strategis untuk membangun tata kehidupan beragama yang adil, moderat, inklusif dan berkeadaban. Karena itu, keputusan untuk tidak maju dapat dipahami sebagai upaya menjaga konsentrasi terhadap mandat kenegaraan sekaligus menghindarkan persinggungan langsung antara jabatan publik dan kontestasi internal organisasi.
Secara elektoral, keluarnya Kyai NU tentu mengubah peta Muktamar. Suara yang semula mungkin tertuju kepadanya tidak serta-merta hilang, tetapi akan mencari pilihan baru. Inilah floating votes yang berpotensi menjadi sangat menentukan dalam konfigurasi akhir pemilihan Ketua Umum PBNU.
Namun dampaknya tidak berhenti pada soal jumlah suara. KYai NU justru berpeluang menempati posisi yang lebih strategis: sebagai jembatan antara NU, negara dan kehidupan keagamaan Indonesia.
Di tengah kebutuhan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pemerintahan yang kuat sekaligus merawat harmoni sosial, Menteri Agama membutuhkan legitimasi moral dan kemampuan menjembatani berbagai kelompok keagamaan. Dalam konteks ini, Nasaruddin dapat memainkan peran sebagai institutional bridge—penghubung yang tidak terjebak dalam rivalitas internal NU.
Karena itu, Muktamar ke-35 NU sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai pertarungan tentang siapa menjadi Ketua Umum, tetapi tentang ke mana NU akan dibawa memasuki abad keduanya. NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah kontestasi menjadi rekonsiliasi, kekuasaan menjadi amanah, dan organisasi menjadi kekuatan kemaslahatan.
Dalam perspektif inilah keputusan Kyai NU memiliki makna simbolik: mundur dari kontestasi bukan berarti mundur dari khidmah. Ia hanya memilih medan pengabdian yang berbeda. Dari perebutan posisi menuju pelayanan publik. Dari kompetisi menuju rekonsiliasi.
Dari kepentingan kelompok menuju kemaslahatan bangsa.
Itulah politik jalan tengah NU: tidak selalu berada di tengah perebutan kekuasaan, tetapi selalu berada di tengah perjuangan menjaga agama, persatuan dan kemaslahatan Indonesia.
KING MAKER
Muanwar Fuad, Aktivis NU, menyatakan : Saya tak pernah melihat atau menyaksikan Kyai NU mendeklarasikan diri bersama para pendukung Kyai NU sebagai Calon Ketua UMUM PBNU sebagaimana kandidat lain. Yang ada adalah para “muhibbin”, para pendukung setia, pengagum, dan pengikutnya karena relasi Guru Murid, relasi jamaah pengajian dan lingkungan Kader NU dari alumni pergerakan mahasiswa dan badan otonom, terkhusus dari latar kementerian agama dan luar Jawa. Dukungan itu mengalir dan mendeklarasikan diri secara alami untuk mendukung kesediaan dan memohon Kyai NU dicalonkan sebagai Calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke 35 NU.
MUnawar Fuad, Ketua Mantan Sekretaris Jenderal GP Ansor, menyebut Motif yang paling aman secara faktual adalah motif yang disampaikan sendiri oleh Nasaruddin Umar: konsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Agama.
Ia menyadari bahwa tanggung jawab Kementerian Agama bukan hanya mengurus satu komunitas keagamaan, melainkan seluruh kehidupan beragama di Indonesia. Karena itu, ia memilih membantu Presiden Prabowo dalam pembinaan umat, kerukunan dan pendidikan agama. (MUI)
Namun secara analitis, keputusan itu dapat dibaca melalui sedikitnya empat kemungkinan kepentingan strategis.
Pertama, menjaga fokus pemerintahan
Jika seorang Menteri Agama sekaligus menjadi kontestan Ketua Umum PBNU, ruang politik dan persepsi publik akan menjadi jauh lebih kompleks. Dengan tidak maju, Nasaruddin dapat menjaga konsentrasi pada agenda kementerian dan menghindari persepsi bahwa kebijakan Kementerian Agama digunakan untuk kepentingan kontestasi organisasi.
Kedua, menjaga independensi Muktamar.Keputusan tersebut dapat memberikan ruang lebih luas kepada para muktamirin untuk menentukan pilihan tanpa keberadaan seorang Menteri aktif sebagai kandidat. Ini penting karena Muktamar NU idealnya merupakan forum musyawarah jam’iyyah, bukan arena pertarungan kekuasaan negara dan organisasi.
Ketiga, menjaga hubungan NU–negara. NU membutuhkan negara, tetapi NU juga harus memiliki jarak kritis yang sehat terhadap kekuasaan. Dengan tetap berada di pemerintahan namun tidak mengambil alih kepemimpinan organisasi, Nasaruddin berpotensi menempati posisi sebagai jembatan strategis antara NU dan negara, bukan sebagai perpanjangan tangan salah satu pihak.
Keempat, menghindari fragmentasi lebih besar. Kandidasi figur yang memiliki posisi sebagai Menteri Agama berpotensi membuat kontestasi Ketum PBNU menjadi lebih sensitif. Tidak maju dapat mengurangi satu titik konflik potensial dan memberi kesempatan kepada Muktamirin untuk mencari titik temu baru.
Dengan peran dan posisi tersebut, bagi Kyai NU, dalam relasi Muktamar dan representasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto, Nasaruddin Umar hadir sebagai KING MAKER, penuntun dan penentu kemenangan. Dalam konteks itulah Munawar Fuad menyebut Prof Nasaruddin umar, Lulus dan teruji untuk menjaga agama dan umat dengan pelayanan,
Pembinaan dan pengayoman, sebagai pemimpin santri negarawan dan negarawan santri. Kita
Nantikan jejak, langkah dan lompatan Kyai NU sebagai warga NU dan melekat sebagai Umara, mengawal Muktamar ke 35
Tahun 2026 menjadi Muktamar bermarwah, berkhidmah dan penuh
Mashlahah bagi semua. Amiin
