Karawang — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggelar kegiatan Safari Ramadhan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota BPD se-Kabupaten di Karawang. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menegaskan pentingnya optimalisasi program Jaksa Garda Desa yang digagas oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai langkah strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Indra Utama, Safari Ramadhan bukan hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi bagi para anggota BPD untuk memperkuat kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi masyarakat desa.
“Anggota BPD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi legislasi desa melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes), serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena itu, kapasitas dan integritas anggota BPD harus terus diperkuat agar mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara BPD dan kepala desa harus dibangun secara sinergis dan profesional. BPD menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi desa, sementara kepala desa menjalankan fungsi eksekutif pemerintahan desa.
Sinergi tersebut sangat penting terutama dalam menyusun Peraturan Desa yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, mendorong pembangunan desa, serta mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
Menurutnya, Peraturan Desa harus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola potensi desa secara optimal, serta memastikan pembangunan desa berjalan secara adil dan transparan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Prof. Reda Manthovani, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD dalam memahami regulasi serta tata kelola pemerintahan desa.
Menurutnya, program Jaksa Garda Desa menjadi langkah strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa sehingga berbagai kebijakan dan program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Pendampingan hukum melalui program Jaksa Garda Desa sangat penting agar aparatur desa dan anggota BPD memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi, sehingga pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa dapat berjalan secara akuntabel dan transparan,” ujar Prof. Reda.
Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyambut baik kegiatan Safari Ramadhan dan Rakor ABPEDNAS yang dinilai mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga desa.
Ia menilai BPD memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Karawang sangat mendukung penguatan peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa. Sinergi antara kepala desa dan BPD sangat penting agar pembangunan desa berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Aep.
Menurutnya, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, BPD, dan aparat penegak hukum, pembangunan desa di Kabupaten Karawang dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain memperkuat kapasitas kelembagaan BPD, ABPEDNAS juga terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota BPD di seluruh Indonesia. Indra Utama menyampaikan bahwa hingga saat ini kesejahteraan
