10 tahun kami kelola. Aman, nyaman, bersih. Ekonomi UMKM jalan. Tidak ada pungutan, tidak ada komplain
*BANDUNG*— Komunitas Buah Batu Corps (BBC) menggelar konferensi pers di Sekretariat Pimpinan Pusat BBC, Buahbatu Regency Blok A2 No 1 Kota Bandung, Kamis (10/9/2026) pukul 16.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini digelar untuk meluruskan sejarah sekaligus menyatakan sikap resmi BBC terkait pengelolaan Car Free Day (CFD) Buah Batu yang kini diambil alih Pemerintah Kota Bandung.
Hadir dalam konferensi pers tersebut *Ketua Umum BBC Bapak Haji Bagus*, *Sekretaris Jenderal Bapak Ivan Bachri*, *Ketua Bidang Hukum Bapak Rio, S.H., M.H.*, *Kang Kunto* dari bidang hukum.
*BBC: Kami Penggagas CFD Buah Batu Sejak 2011*
Dalam pembukaan, Sekjen BBC Ivan Bachri menegaskan tujuan utama jumpa pers ini.
“Ada dua hal. Pertama kami minta penjelasan. Kedua kami sampaikan sikap terkait isu dan statement yang beredar di media massa,” ujarnya.
Ivan menegaskan, masyarakat Bandung tahu persis bahwa CFD Buah Batu dipelopori dan dilaksanakan secara mandiri oleh Komunitas BBC sebelum diambil alih Pemda.
Hal senada disampaikan Ketua Umum BBC, Haji Bagus. Ia menyatakan BBC mengelola CFD Buah Batu dari tahun *2011 hingga 2019*, selama 10 tahun penuh tanpa menerima satu rupiah pun anggaran dari APBD Kota Bandung.
“10 tahun kami kelola. Aman, nyaman, bersih. Ekonomi UMKM jalan. Tidak ada pungutan, tidak ada komplain,” kata Haji Bagus.
*Protes SK Walikota 2023 dan Hilangnya Peran BBC*
Titik persoalan muncul setelah terbitnya *Keputusan Walikota Bandung No: 551/Kep.111-Dishub/2023 tanggal 16 Januari 2023* tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Car Free Day. Dalam SK itu Walikota menjadi Pembina dan Kadishub sebagai Ketua Pelaksana.
BBC menilai SK tersebut mengindikasikan upaya menghapus jejak dan memisahkan CFD Buah Batu dari komunitas penggagasnya.
“Buah dari pemisahan itu, ruang kreatif jadi ruang kosong. CFD Buah Batu seperti jadi warga asing di wilayahnya sendiri,” tegas Haji Bagus.
Ia juga menyoroti perubahan frekuensi. Saat BBC kelola bisa 4 kali sebulan. Setelah diambil alih Pemkot, turun jadi 2 kali sebulan.
*Soroti Anggaran Rp3,8 Miliar dan Temuan BPK Rp2,7 Miliar*
BBC mempertanyakan besarnya anggaran yang kini digelontorkan Pemkot. Berdasarkan pemberitaan media, anggaran untuk 3 titik CFD termasuk Buah Batu dan Dago mencapai sekitar *Rp3,8 miliar*.
Lebih jauh, BBC menyoroti pernyataan Wali Kota Bandung *M. Farhan* yang dilansir http://kompas.com 2 September 2026. M. Farhan membenarkan adanya temuan BPK terkait potensi kerugian keuangan pada gelaran CFD dan Braga Beken.
Dishub dinilai salah alokasi anggaran belanja jasa ketenteraman untuk personel non-ASN. M. Farhan juga menyebut anggaran digunakan untuk “menggaet warga sekitar dan komunitas” dalam penertiban.
Pernyataan “Macam-macam, ada dengan warga ada dengan komunitas” inilah yang diprotes BBC.
“Komunitas mana? Tolong sebutkan secara tegas dan terbuka. Yang jelas BBC tidak ada kerjasama, tidak ada kontrak hitam di atas putih, dan tidak pernah menerima anggaran,” kata *Ketua Bidang Hukum BBC, Bapak Rio, S.H., M.H.*
Rio menambahkan, berdasarkan temuan BPK ada potensi kerugian sekitar *Rp2,7 miliar*. Ia mendesak Pemkot mengkaji tidak hanya kontraknya, tapi juga keseluruhan anggaran.
*Dampak ke UMKM dan Warga*
BBC juga menyoroti dampak ke para pedagang dan warga sekitar. Sejak dikelola Pemkot, banyak pedagang mengaku dirugikan karena jadwal berkurang dan tidak ada kepastian.
“Kami 10 tahun kelola tanpa APBD, ekonomi jalan, tidak ada keributan. Masyarakat mendukung karena mereka tahu yang kelola BBC,” ujar Ivan.
*4 Sikap Resmi BBC*
Menutup konferensi pers, Pimpinan Pusat BBC menyampaikan 4 tuntutan resmi kepada Pemkot Bandung:
1. *Mencabut* Keputusan Walikota Bandung No:551/Kep.111-Dishub/2023 Tanggal 16 Januari 2023.
2. *Mengusut dan menindaklanjuti* secara menyeluruh dugaan penyimpangan serta potensi kerugian keuangan daerah dalam CFD Buah Batu sesuai peraturan perundang-undangan.
3. *Meminta Wali Kota M. Farhan* memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban publik terkait penggunaan anggaran “untuk melibatkan warga dan komunitas”, termasuk dasar hukum, mekanisme, dan penerima pembayaran.
4. *Mengembalikan* keterlibatan peran Komunitas BBC dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu berdasarkan sejarah, kontribusi, serta mekanisme hukum dan administratif yang berlaku.
“Kami tegaskan, kami tidak menginginkan kontrak kerjasama. Kami minta dikembalikan ke kami. Kami bisa biayai sendiri. Nol rupiah dari Pemda,” tegas Rio.
BBC menyatakan sudah mengirim surat resmi ke Wali Kota dan masih menunggu jawaban. Jika tidak ada itikad baik, langkah hukum akan ditempuh.
Acara ditutup dengan doa. Pimpinan BBC mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir.
(Bazuri)
