Tapanuli Tengah —Indonesia1net.com) Gelombang kemarahan publik meledak di media sosial Facebook setelah sebuah unggahan keras dari akun Denni Aprilsyah viral dan menuai ribuan reaksi.
Selasa, 14 April 2026, kritik itu tak lagi sekadar opini, melainkan berubah menjadi desakan terbuka yang mengguncang legitimasi kepemimpinan daerah di tengah krisis pascabencana yang tak kunjung terselesaikan.
Dalam unggahannya, Denni tanpa tedeng aling-aling meminta bupati untuk mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya. Pernyataan “kesatria sajalah” menjadi simbol tuntutan moral agar pemimpin tidak bertahan di tengah kegagalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan utama mengarah pada peristiwa memalukan ketika seorang camat dimarahi gubernur di hadapan bupati. Publik menilai kejadian itu bukan sekadar teguran, melainkan tamparan telak atas bobroknya kendali kepemimpinan.
Alih-alih menjadi pihak yang bertanggung jawab, bupati justru dinilai pasif dan membiarkan bawahannya menjadi sasaran amarah di ruang terbuka. Situasi ini memicu persepsi bahwa kendali pemerintahan berjalan tanpa arah.
Selama lima bulan pascabencana, tidak adanya penyelesaian konkret dinilai sebagai bukti nyata kegagalan sistemik. Publik mempertanyakan ke mana arah kebijakan, pengawasan, dan kontrol yang seharusnya dijalankan kepala daerah.
Kritik yang berkembang menegaskan bahwa kesalahan tidak bisa serta-merta dilimpahkan kepada camat. Sebaliknya, tanggung jawab utama berada pada pucuk pimpinan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
Fungsi monitoring dan evaluasi yang seharusnya menjadi instrumen utama justru dianggap lumpuh. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa birokrasi berjalan tanpa pengawasan yang efektif.
Reaksi warganet pun semakin tajam. Banyak yang menyebut camat hanya dijadikan “kambing hitam” untuk menutupi kegagalan yang lebih besar di level atas.
Akun Rinaldi secara terang-terangan menyebut camat sebagai “samsak” kemarahan, sementara bupati seolah luput dari sorotan langsung gubernur. Pernyataan ini mempertegas kekecewaan publik terhadap pola kepemimpinan yang dinilai tidak bertanggung jawab.
Tidak sedikit pula yang mendesak agar pemerintah provinsi mengambil alih penanganan jika pemerintah kabupaten dianggap tidak mampu. Narasi ini memperlihatkan hilangnya kepercayaan publik secara serius.
Nama Bobby Nasution turut diseret dalam perbincangan. Warganet berharap ada tekanan dari figur lain untuk meminta penjelasan terbuka atas situasi yang dinilai semakin kacau.
Fenomena ini menjadi alarm keras bahwa krisis kepercayaan publik sedang terjadi. Media sosial kini bukan hanya ruang ekspresi, tetapi telah berubah menjadi “pengadilan terbuka” bagi pejabat publik.
Jika tidak segera direspons dengan langkah nyata, bukan tidak mungkin desakan mundur akan berkembang menjadi tekanan politik yang lebih luas dan sulit dikendalikan.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah. Sikap diam tersebut justru memperkeruh keadaan dan memperkuat dugaan publik bahwa ada kegagalan serius yang sedang ditutupi,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
