TAPANULI TENGAH –27.Apr/2026)Indonesia1.net) Aroma tidak sedap mencuat dari polemik penolakan tes urin oleh Lurah Padang Masiang, Hendra Hutauruk. Kasus ini tak lagi sekadar persoalan disiplin aparatur, tetapi telah menjelma menjadi isu serius yang mengarah pada dugaan intervensi kekuasaan.
Sorotan tajam kini mengarah kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) yang diduga menjadi pihak di balik larangan tes urin tersebut. Pertanyaan mendasar pun mengemuka: dalam kapasitas apa seorang Kadispora bisa menghalangi proses pemeriksaan yang seharusnya berjalan objektif dan transparan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika dugaan ini benar, maka publik patut curiga ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Sebab, tidak ada satu pun aturan yang memberi ruang bagi pejabat daerah untuk mengintervensi prosedur pemeriksaan, apalagi yang berkaitan dengan integritas aparat.
Penolakan ini dinilai bukan sekadar sikap pribadi, melainkan cerminan buruknya tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Lebih jauh, hal ini berpotensi mencoreng wibawa institusi dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah rapuh.
Gelombang kemarahan warga Padang Masiang pun tak terbendung. Mereka menilai sikap bungkam dan lambannya respons dari pihak berwenang justru mempertegas kesan adanya “perlindungan” terhadap oknum tertentu.
Desakan keras kini ditujukan kepada Bupati Tapanuli Tengah dan Polres Tapanuli Tengah agar tidak bermain diam. Masyarakat meminta keduanya segera mengambil langkah tegas, bukan sekadar menonton polemik yang kian memanas.
Warga menegaskan, jika tuntutan tes urin ini terus diabaikan, maka potensi bentrok sosial bukan lagi sekadar ancaman, melainkan sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Ketegangan di tengah masyarakat disebut sudah berada di titik yang mengkhawatirkan.
“Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau masyarakat bisa dites, pejabat juga harus siap dites. Ini soal keadilan,” tegas salah satu tokoh masyarakat dengan nada geram.
Lebih jauh, publik juga mempertanyakan keberanian aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan ini. Apakah hukum benar-benar berdiri tegak, atau justru tunduk pada tekanan kekuasaan?
Kasus ini kini menjadi ujian nyata bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan aparat kepolisian. Ketegasan atau justru pembiaran akan menjadi jawaban atas kepercayaan publik yang sedang dipertaruhkan.
Jika tidak segera diselesaikan secara transparan, bukan tidak mungkin polemik ini akan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, maka stabilitas sosial pun ikut terancam,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
