Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 29 April 2026 –Indonesia1.net) Dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, memicu sorotan tajam publik. Kasus ini tidak hanya menyentuh persoalan individu, tetapi juga menguji integritas birokrasi dan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi.
Desakan masyarakat agar dilakukan pemeriksaan terbuka terhadap oknum lurah yang diduga terlibat hingga kini belum mendapat kepastian. Ketiadaan langkah konkret berupa tes urine secara transparan dinilai memperbesar kecurigaan dan memperkeruh situasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan masyarakat, Maskudin Simanjuntak dan Doni Simanjuntak, menegaskan bahwa publik tidak menuntut lebih—hanya keadilan yang sama di hadapan hukum.
“Kami sudah menjalani tes urine dan hasilnya negatif. Tapi yang diduga belum juga diperiksa secara terbuka. Ini yang menimbulkan pertanyaan besar,” ujar Maskudin Simanjuntak.
Doni Simanjuntak menambahkan bahwa transparansi adalah kunci untuk meredam polemik.
“Kalau memang tidak bersalah, buktikan secara terbuka. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Situasi semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya insiden yang dinilai tidak lazim pada saat desakan pemeriksaan menguat, termasuk laporan kondisi kesehatan mendadak di momen krusial. Hal ini memicu spekulasi luas di tengah masyarakat.
Di balik polemik tersebut, muncul persoalan yang lebih dalam mengenai posisi ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Aparatur yang seharusnya netral dan profesional kini dinilai berada dalam tekanan yang tidak ringan.
Sejumlah peristiwa sebelumnya turut memperkuat persepsi publik. Kasus pencopotan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang belum lama menjabat, serta pergantian Camat Tukka pasca dinamika di lapangan, memunculkan kesan bahwa ASN berada dalam posisi rentan.
Dalam praktiknya, ASN sering berada di garis depan pelaksanaan kebijakan. Namun ketika kebijakan tersebut menuai masalah, mereka pula yang pertama kali menanggung konsekuensi.
Kondisi ini memunculkan kritik bahwa birokrasi berpotensi bergeser dari fungsi pelayanan publik menjadi alat kepentingan kekuasaan.
Aspek Hukum dan Sanksi
Dalam konteks dugaan penyalahgunaan narkotika, aturan hukum sebenarnya sudah sangat tegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana berat bagi penyalahguna maupun pengedar.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mewajibkan aparatur negara menjaga integritas serta menjauhi pelanggaran hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mengkategorikan keterlibatan narkotika sebagai pelanggaran berat, dengan sanksi hingga Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
Artinya, setiap dugaan harus diuji secara terbuka dan profesional. Jika terbukti, sanksi harus ditegakkan. Jika tidak, pemulihan nama baik juga wajib dilakukan.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan. Tes urin terbuka serta pemeriksaan menyeluruh dinilai sebagai langkah awal yang tidak bisa ditunda.
Transparansi dinilai menjadi satu-satunya cara untuk meredam polemik sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan ini berpotensi meluas menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa ASN bukan alat kekuasaan, melainkan pilar negara yang harus dijaga netralitas dan integritasnya.
Ketika transparansi diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu jabatan, tetapi legitimasi pemerintahan itu sendiri.
Publik kini menunggu: apakah hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, atau justru kembali tunduk pada kepentingan.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut atas dugaan yang beredar,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
